EKONOMI DAN KEBIJAKAN KONSERVASI

Perkembangan geopolitik, demokratisasi dan tuntutan otonomi daerah, selain memberikan dampak yang positif pada kehidupan bernegara, juga memberikan pengaruh negatif pada kualitas sumberdaya alam dan keragaman hayati, serta menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Kegiatan seperti eksploitasi kayu legal dan tidak legal, ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar dan pembangunan jaringan jalan serta pertambangan dan pengambilan sumberdaya laut secara berlebihan, merupakan contoh kegiatan yang dapat menyebabkan lenyapnya hutan tropis, rusaknya ekosistem pantai, dan hancurnya terumbu karang.

Menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkembangan politik dan ekonomi ini, CI menggunakan pendekatan kebijakan dan ekonomi untuk mencari pilihan solusi konservasi yang tepat dan rasional. Program Ekonomi dan Kebijakan Konservasi ditujukan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dengan cara memperlihatkan nilai-nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati, memperkuat strategi konservasi dengan menggunakan sudut pandang ekonomi pada perencanaan konservasi yang lebih terbuka dan terpadu, serta mengoptimalkan kinerja kegiatan konservasi dengan menciptakan insentif ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa mekanisme dan metoda telah dikembangkan CI diantaranya RACE (Rapid Assessment of Conservation Economics), dan Pengelolaan Kawasan Konservasi. RACE adalah metoda yang dikembangkan untuk mengindentifikasi peluang konservasi dengan menggunakan pendekatan ekonomi. RACE menitikberatkan pada proses partisipatif yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak LSM, pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat lokal, sehingga tingkat keberhasilan menjadi lebih besar. Melalui RACE, secara cepat dan intensif, kita dapat menganalisis kecenderungan pembangunan dan mengevaluasi metoda untuk mengurangi ancaman-ancaman terhadap kegiatan konservasi. Hasil RACE dipergunakan untuk memperkuat strategi konservasi baik pada tingkat regional ataupun koridor.

Pengelolaan Kawasan Konsesi Konservasi merupakan inisiatif untuk mengganti konsesi yang diberikan pada kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi yang secara komersial dieksploitasi, menjadi kawasan untuk konservasi. Kawasan tersebut kemudian dikelola untuk kepentingan pembangungan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan ekonomi berbasis masyarakat. Kompensasi diberikan juga kepada pemerintah daerah dengan melakukan penguatan perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia beserta institusinya, untuk menuju pemerintahan yang lebih baik.